Dikeluarkannya RUU PKS dari Prolegnas menunjukkan DPR tidak memahami kebutuhan rakyat

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA – Wakil kaum dinilai gagal memahami prioritas legislasi nasional setelah rapat kerja Awak Legislasi DPR dengan Menkumham beserta Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah yang menyepakati dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sebab Program Legislasi Nasional 2020.

“Dikeluarkannya RUU PKS lantaran Prolegnas menunjukkan betapa wakil rakyat tidak sensitif terhadap isu pelestarian korban. Mereka telah gagal mengarungi kebutuhan rakyat, ” ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam pernyataan tertulis dengan diterima, Sabtu (4/7).

Menurut Hamid, perlindungan lembaga bagi penyintas kekerasan seksual sangatlah mendesak sebab masih banyak korban yang enggan bersuara atau ngerasa diintimidasi oleh pelaku karena pertalian sosial atau relasi kekuasaan secara pelaku.

“Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) memberi jaminan kepada mereka untuk tidak ragu lagi menyeret karakter, siapa pun dia, ke carik hukum, ” kata Hamid.

Ia menambahkan bahwa rumusan definisi kekerasan seksual di di peraturan perundang-undangan masih memuat banyak celah yang mendorong terjadinya privilese dari hukuman (impunity) bagi karakter kekerasan seksual.

“Belum lagi jika melihat catatan Bayaran Nasional (Komnas) Perempuan selama 12 tahun belakangan ini, ” katanya.

Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengucapkan bahwa kekerasan terhadap perempuan pada Indonesia meningkat hampir delapan kala lipat.

“Bahkan, pengaduan kasus kejahatan di dunia maya pada tahun 2019, yang memutar banyak adalah ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video kotor dengan korban, mencapai 281 kejadian, atau naik 300 persen sebab tahun sebelumnya, ” kata Hamid.

Oleh karena itu, menurut dia, RUU PKS menjelma sangat prioritas untuk segera disahkan, bukan malah dikeluarkan dari jadwal Prolegnas 2020.

“Kami mendesak anggota dewan mencabut penarikan RUU ini dari Prolegnas, ” kata Hamid menegaskan.

Sebelumnya, pada tanggal 2 Juli 2020, rapat kerja Baleg DPR dengan Menkumham serta Panitia Pemikir Undang-Undang DPD menyepakati adanya mutasi terhadap Prolegnas Rancangan Undang-Undang Preferensi Tahun 2020, salah satu sejak 16 RUU yang dihapus sejak daftar Prolegnas adalah RUU PKS. Padahal, RUU itu telah menempuh jalan panjang sejak diinisiasi sebab Komnas Perempuan pada tahun 2012, bahkan sempat masuk Prolegnas Preferensi 2016.

Di bagian lain, RUU Ketahanan Keluarga yang memuat sejumlah pasal yang mengatur pembatasan peran perempuan justru langgeng dipertahankan di Prolegnas Proritas 2020.

RUU Ketahanan Suku sempat menimbulkan perselisihan karena dianggap mengatur kewajiban istri hanya mencakup ranah domestik, antara lain menyusun urusan rumah tangga sebaik-baiknya serta memperlakukan suami dan anak secara baik.

Sementara itu, Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kebengisan terhadap Perempuan yang dikeluarkan sebab Majelis Umum PBB pada tahun 1993 menyebutkan bahwa negara tak boleh menunda kebijakan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan.

Salah satunya dengan merumuskan sanksi dalam perundang-undangan nasional untuk menghukum tindak kekerasan terhadap perempuan serta mengatur mekanisme pemulihan yang efektif dan adil.

Sebagai negara yang telah meratifikasi Patokan tentang Penghapusan Segala Bentuk Segregasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) melalui Peraturan Nomor 7 Tahun 1984, kata pendahuluan Hamid, pemerintah Indonesia wajib menghasilkan peraturan yang dapat menghapus ciri dan diskriminasi terhadap perempuan.

sumber: Antara