GAPPRI menilai PP 109/2012 masih relevan di tengah turunnya penerapan IHT

REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA– Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) meminta pemerintah melakukan tilikan atau evaluasi pemberlakuan PP 109/2012. Hal ini menyusul rencana pemerintah melakukan perbaikan PP No 109 tahun 2012 tentang Pengamanan 1 Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Ketua ijmal GAPPRI Henry Najoan mengatakan GAPPRI tidak setuju tempat rencana revisi PP 109/2012. Hal ini mengingat keyakinan PP yang lama masih relevan dengan kondisi zaman ini. “Karena itu, GAPPRI berharap PP 109/2012 tetap dipertahankan karena masih relevan dengan kondisi saat ini. Kami melihat bahwa negeri, khususnya Kemenkes, belum menyelenggarakan upaya konkret dalam menghalangi perokok anak, ” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (7/6).

Terpaut pelibatan pembahasan revisi PP 109/2012, Henry menyatakan gabungan dan pelaku industri hasil tembakau (IHT) sampai zaman ini tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah. Bahkan, pihaknya juga  belum menerima draf revisi PP 109/2012.

Merujuk Undang – Undang No. 12 Tarikh 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, Pencetus 96, setiap pembentukan regulasi harus ada proses dialog publik dan transparan pada setiap tahap perumusannya. Selain itu, juga harus dilengkapi dengan analisis dampak regulasi yang prosesnya sesuai kaidah Regulatory Impact Analysis (RIA).

“GAPPRI memperhitungkan, revisi PP 109/ 2012 justru akan memperburuk suasana usaha IHT yang era ini sudah terpuruk kelanjutan kenaikan tarif cukai hasil tembakau tahun 2020 dan tahun 2021, ” ucapnya.

Berdasarkan bukti resmi GAPPRI, tercatat 300 produk hukum yang dipakai pada IHT, industri dengan padat regulasi (fully regulated). Maka itu, GAPPRI berniat setiap regulasi yang dibuat selalu melibatkan para pengelola kepentingan.  

Di tengah pandemi Covid-19 dan iklim usaha yang tidak stabil ini, GAPPRI berharap industri hasil tembakau nasional tidak diganggu secara isu-isu yang merugikan penuh pihak. Hal ini justru insentif pemerintah sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini agar ekonomi masyarakat mampu bertahan dalam situasi resesi global.

“Bahwa menjaga industri yang tersisa saat pandemi Covid-19 dengan daya tahan kuat bagaikan IHT perlu menjadi menggubris pemerintah. Ketika pemerintah menetapkan menjaga sisi demand (permintaan) dan supply (penyediaan) umum, maka dukungan dibutuhkan bagi industri, ” ungkapnya.

GAPPRI mendukung penindakan rokok ilegal secara extra ordinary yang melibatkan Dana Cukai dan aparat penegak hukum lainnya. Hal tersebut sangat penting mengingat hasil dari keberadaan rokok gelap tidak hanya berupa ketidakadilan bagi para pelaku cara yang legal, tetapi pula industri secara keseluruhan tercatat petani dan pekerja legal.  

“Kami menyadari bahwa perjuangan menahan laju peredaran rokok gelap adalah perkara yang betul menantang dan kerapkali merelakan nyawa, ” kata Henry.