Hipmi Optimistis UU Ciptaker ciptakan lapangan kerja baru.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) optimistis UNDANG-UNDANG Omnibus Law dapat menciptakan lapangan kerja baru seluas-luasnya. Mereka terpendam bahwa pemerintah saat ini pusat berupaya meningkatkan perekonomian dan investasi.

“Banyak orang berpandangan UU Membikin Kerja ini merugikan. Padahal itu menciptakan lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya, ” kata Ketua Umum BPP Hipmi Mardani Maming dalam tanda, Selasa (20/10).

Dia mengatakan, Omnibus Law masa ini dikritik sejumlah kelompok tiba dari aktivis lingkungan hingga konsorsium buruh. Kendati, dia menilai bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berada di jalur yang betul untuk meningkatkan investasi.

Dia melahirkan, poin penting lainnya dalam UNDANG-UNDANG Ciptakerja yakni diupayakannya jaminan yang lebih baik tentang pekerjaan, gadai pendapatan yang lebih baik & jaminan lebih baik di tempat sosial. Lanjutnya, UU Ciptaker serupa membuka kesempatan yang luar berpunya bagi usaha mikro, kecil & menengah (UMKM) serta koperasi.

Mardani mengatakan, produk hukum tersebut membuat pengurusan perizinan panjang yang dan berbelit menjelma ringkas. Dia mengungkapkan bahwa era ini masyarakat dapat mengurus permisi melalui satu pintu saja.

“Jadi jangan buru-buru komplain berlebihan padahal belum memahami penuh isi dan substansi dari versi terakhir UU Cipta Kegiatan ini, ” kata Mardani.

Seperti diketahui, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ciptaker menjadi undang-undang. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna Periode Sidang IV tahun sidang 2020-2021 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10) sore.

Kebijakan tersebut lantas mendorong aksi massa menolak pengesahan Omnibus Law terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Tidak sedikit demonstrasi yang terjadi berakhir ribut antara massa dan dan aparat hingga terjadi perusakan fasilitas terbuka.

Presiden Joko Widodo mempersilakan jika ada pihak yang tidak puas dengan UU Cipta Kerja untuk menempuh belang konstitusi. Bekas gubernur DKI Jakarta ini memberi peluang agar penyanggah UU Ciptaker mengajukan uji bahan ke Mahkamah Konstitusi (MK).