Pengembalian anggaran Kemenhub ini jadi tindak lanjut rekomendasi BPK.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengembalikan anggaran senilai Rp 94, 41 miliar ataupun 416 ribu dolar AS ke kas negara. Pengembalian anggaran ini sebagai tindak lanjut rekomendasi Institusi Pemeriksa Keuangan (BPK) di Semester I Tahun 2020.

“Untuk progres tindak lanjut dalam Semester I Tahun 2020, ada sembilan rekomendasi yang diusulkan menuju status sesuai dengan dua bagian. Kategori pertama pengembalian ke dana negara dengan nilai Rp 94, 41 Miliar dan 416 seperseribu dolar AS, ” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Rapat Kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (15/7).

Adapun, lanjut tempat, kategori kedua yaitu koreksi pencatatan aset (administrasi) dengan nilai Rp 905 juta. “Kedua hal tersebut akan dimutakhirkan dokumen dan petunjuk dukungnya dengan BPK-RI pada minggu ketiga Juli tahun 2020, ” katanya.

Rinciannya, penyerahan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Bahar senilai Rp 825, 4 juta; Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Rp 93, 02 miliar; dan Institusi Pengembangan Sumber Daya Manusia Relasi (BPSDMP) Rp 502 juta.

Sementara itu, berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II BPK Tahun 2019, penyelesaian tindak lanjut di Kementerian Perhubungan adalah sebesar 76, 1 persen atau lebih besar 1, 8 tip di atas rata-rata Nasional sejumlah 74, 3 persen.

Budi menyebutkan terdapat kenaikan jumlah rekomendasi sebanyak 23 dari satu. 026 pada Semester 1 2019 menjadi 1. 049 pada semester 2, serta kenaikan nilai rekomendasi sebesar Rp 680 miliar sejak Rp 2, 31 triliun serta 3, 52 juta dolar AS pada semester 1 menjadi sejumlah Rp 2, 99 triliun serta 3, 52 juta dolar GANDAR pada semester 2.

Lebih lanjut, Ia mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dan langkah-langkah konkret dalam mengakselerasi tindak sendat terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI sebagai berikut: penerbitan surat pemberitahuan terpaut hasil pemutakhiran tindak Lanjut; penilikan tindak lanjut ke UPT pada daerah; pembahasan/ intensifikasi tindak sendat dengan entitas eselon I serta pemutakhiran tindak lanjut Bersama BPK RI pada setiap semester.

sumber: Antara