Komnas PEDOMAN menilai tak tepat Airlangga menuduh demo Ciptaker disponsori.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Komisioner Komnas HAM, Amiruddin meminta agar Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar diri untuk berdialog. Ia menyayangkan sikap Airlangga yang justru melontarkan tuduhan bahwa pemerintah sudah mendapati siapa di balik layar pertunjukan menentang Undang-Undang Cipta Kerja.    

“Pernyataan itu (Airlangga) tidak perlu direspon, yang diperlukan keadaan ini adalah setiap piminan negeri baik pusat dan daerah berkecukupan membuka diri untuk berdialog secara masyarakat yang tak setuju, oleh karena itu bukan melontarkan tuduhan-tuduhan, itu bahkan jadi tidak baik, ” kasar Amiruddin dalam konfrensi pers dengan virtual, Kamis (8/10).

Sejak awal, kata dia, Komnas HAM sudah melihat gejala mau adanya  penolakan masyarakat atas UU Cipta Kerja. Bahkan, Komnas HAM juga sudah mengingatkan pemerintah & DPR untuk berhati-hati dalam membahas rancangan undang-undang omnibus law itu.

“Makanya kami tegaskan ruang dialog harus dibuka cepat baik tingkat DPR, DPRD maupun Menteri, harus punya ruang buat konfirmasi, ” ujarnya.  

Amiruddin menuturkan, berulang-ulang Komnas HAM mengatakan hak  menyatakan pertimbangan itu dilindungi UU. Agar tidak cidera semua pihak harus menyekat terjadinya tindak kekerasan.  

“Ini yang mau saya sampaikan lebih kuat karena sejak siang tadi sampai sore bersandarkan info terajadi kumpulan masa dengan menunjukan pendapatnya. Menko harus jelaskan sejelas-jelasnya isi UU ini, langkah kemanusiaan harus lebih dikedepankan, ” tegasnya.  

Menko Airlangga Hartarto sebelumnya menuding banyaknya gerakan aksi demo yang mendatangi disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Membentuk Kerja karena di sponsori oleh seseorang.

Hal itu dilontarkan Airlangga karena pemerintah benar kesal dengan aksi demonstrasi kaum di tengah pandemi Covid-19. “Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind (di belakang) demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya, kita cakap siapa yang membiayainya, ” prawacana Airlangga dalam acara sebuah televisi, Kamis (8/10).

Airlangga mengklaim bahwa UU sapu jagat ini didukung oleh seluruh susunan masyarakat termasuk kalangan buruh. “Jadi pemerintah tidak bisa berdiam cuma untuk mendengarkan mereka yang menggerakan demo dan jumlah federasi dengan mendukung UU Ciptaker ada empat federasi buruh besar, ” katanya.