Empat saksi urusan suap Nurhadi kemarin mangkir dibanding panggilan KPK.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan empat saksi agar kooperatif memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa dalam penyidikan kasus uang sogok dan gratifikasi perkara di Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2011-2016. Empat saksi tersebut adalah pemilik Bank Yudha Bhakti Tjandra Mindharta Gozali, dua karyawan swasta Ferdy Yuman dan Edna Dibayanti mengikuti Donny Gunawan selaku wiraswasta.

“Penyidik KPK telah memanggil empat saksi untuk hadir Rabu (29/7). Para saksi tersebut tak hadir tanpa ada konfirmasi & alasan yang jelas, ” logat Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/7).

Ali mengatakan KPK tidak henti buat selalu mengingatkan kepada pihak-pihak yang telah dipanggil penyidik KPK secara patut untuk dapat hadir. Mereka harus memenuhi kewajiban hukum tersebut.

“Karena tentu tersedia sanksi hukum sebagaimana ketentuan Pencetus 21 Undang-Undang Tindak Pidana Manipulasi, ” ucap dia.

Untuk diketahui, KPK telah memanggil empat saksi tersebut pada Rabu (29/7) untuk tersangka mantan Penulis MA Nurhadi (NHD).

KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka terkait peristiwa tersebut pada 16 Desember 2019. Selain Nurhadi, dua tersangka lainnya, yakni Rezky Herbiyono (RHE), preman atau menantu Nurhadi dan Eksekutif PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HSO) yang sedang menjadi buronan KPK.

Diketahui, tiga tersangka tersebut telah dimasukkan dalam status Daftar Pekerjaan Orang (DPO) sejak Februari 2020. Untuk tersangka Nurhadi dan Rezky telah ditangkap tim KPK di Jakarta Selatan, Senin (1/6).

Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap & gratifikasi senilai Rp 46 miliar terkait pengurusan sejumlah perkara dalam MA sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Penerimaan suap tersebut terkait pengurusan perkara hati-hati PT MIT vs PT Daerah Berikat Nusantara (Persero) kurang bertambah sebesar Rp 14 miliar, kejadian perdata sengketa saham di PT MIT kurang lebih sebesar Rp 33, 1 miliar dan gratifikasi terkait perkara di pengadilan invalid lebih Rp 12, 9 miliar sehingga akumulasi yang diduga diterima kurang lebih sebesar Rp 46 miliar.

sumber: Antara