Pejawat yang terjaring OTT tetap dilantik jika memenangi Pilkada 2020.

REPUBLIKA. CO. ID, PALU–Komisi Penetapan Umum (KPU) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengatakan kasus operasi tangkap lengah (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Manipulasi (KPK), Bupati Kabupaten Banggai Bahar Wenny Bukamo tak akan menganggu proses pilkada. Wenny juga jadi pejawat bupati Banggai Laut dalam Pilkada 2020.

“Tidak ada regulasi mengatur menggugurkan calon kepala daerah yang berhadapan secara proses hukum yang belum inkrah pada proses pilkada, ” perkataan Ketua KPU Sulteng Tanwir Lamaming, Sabtu (5/12).

KPU menilai, sepanjang tidak ada regulasi yang mengatur hal tersebut, oleh karena itu yang bersangkutan masih berhak mendaftarkan proses pilkada di Banggai Laut sebagai salah satu pasangan bahan. Termasuk melakukan kegiatan kampanye belakang menjelang masa tenang pemilihan. Di kontestasi pilkada, Wenny Bukamo berpasangan dengan Ridaya Laode Ngkowe sebagai calon pejawat dalam Pilkada 2020.

Pria kemunculan 14 April 1960 itu selalu merupakan bupati pertama di Banggai Laut yang menang pada Pilkada 2015 lalu. Pada penyelenggaraan pesta demokrasi serentak tahun ini dalam Provinsi Sulteng diikuti delapan kabupaten dan satu kota, ditambah pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulteng.

“Proses hukum tersebut tidak berpengaruh terhadap pencalonan bersangkutan, ” tegas Tanwir. Menurut KPU, jika dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pejawat menang, oleh karena itu proses penetapan sebagai pemenang pilkada tetap berjalan sesuai prosedur serta aturan yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) dan Undang-Undang Pemilu.

“Kalau memang tersebut terbukti nantinya, saya kira itu adalah kejadian yang memilukan serta sangat kita sesalkan. Ini tidak contoh yang baik untuk kehidupan demokrasi kita sekarang dan hendak datang, ” katanya.

OTT yang dilakukan KPK di dalam Kamis (3/12), menyeret Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo atas kejadian dugaan suap tindak pidana korupsi. Wenny bersama lima orang yang lain, kini berstatus tersangka setelah dikerjakan pengembangan kasus oleh KPK terpaut pengadaan barang atau jasa dalam lingkungan Pemkab Banggai Laut tahun anggaran 2020.

Lima orang tersebut yakni Recky Suhartono Godiman (RSG) yang ialah Komisaris Utama PT Alfa Independen Group (ABG)/orang kepercayaan Wenny, Penasihat PT Raja Muda Indonesia (RMI) Hengky Thiono (HTO), Komisaris PT Bangun Bangkep Persada (BBP) Hedy Thiono (HDO), Direktur PT Antarnusa Karyatama Mandiri (AKM) Djufri Katili (DK), dan Direktur PT Andronika Putra Delta (APD) Andreas Hongkiriwang (AHO).