Berbahaya kalau hukuman mati itu dihentikan atau dihapus terhadap terpidana narkotika.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA —    Hukuman mati kepada gembong narkotika yang telah divonis pengadilan harus dilakukan sesuai Undang-Undang hukum dengan berlaku.

“Berbahaya jika hukuman mati tersebut dihentikan atau dihapus kepada terpidana kasus narkotika, ” kata Wakil Ketua MUI Kabupaten Lebak KH Akhmad Khudori menanggapi peringatan Keadaan Anti Narkotika Internasional (HANI) di Lebak, Senin (28/6).

Hukuman mati untuk kasus perkara narkotika dengan sudah divonis pengadilan tetap secepatnya bisa dilakukan eksekusi. Selama ini, mereka dalam tahanan penjara masih mengarahkan peredaran dan jaringan narkotika di tanah air.

Peredaran narkotika di Indonesia sudah merambah ke pelosok-pelosok desa dan korbannya terdapat kalangan pelajar, mahasiswa, masyarakat, artis & ibu rumah tangga. Namun, kata dia, yang lebih berbahaya itu jika perseorangan aparatur negara yang terkebat narkotika, Bagaimana keberlangsungan negara jika mereka terlibat dengan barang haram itu.

MUI Lebak mendukung jika oknum aparatur negara yang terlibat narkotika dipecat juga menjalani hukuman. “Kami berharap eksekusi terhadap bandar atau gembong narkotika bisa dipercepat agar tidak meluas peredaran barang berantakan barang haram yang mengacaukan generasi bangsa itu, ” katanya.