PDIP tanggapi soal survei yang menyuarakan warga makin takut berpendapat.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menganggap wajar penangkapan yang dikerjakan aparat kepolisian saat warga sedang menyatakan pendapat secara terbuka. Partai pengusung Presiden Jokowi itu mengucapkan bahwa demokrasi juga dilakukan dengan aturan main yang berlaku & tidak merusak fasilitas publik.

“Terhadap demonstrasi berulang kali PDIP menguatkan bahwa hal untuk menyuarakan pendapat diatur di dalam konstitusi namun demokrasi tidak boleh merusak, ” kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Rabu (28/10).

Mantan carik tim pemenangan Presiden Jokowi tersebut mengatakan, demokrasi harus dilakukan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dia berpendapat bahwa demokrasi harus dikerjakan dengan disertai etika, perilaku dan moralitas yang baik.

Hasto mengatakan, ketika demo sudah merusak kemudahan publik maka disitulah aparat penegak hukum harus bertindak menegakkan patokan. Dia melanjutkan, penegakan hukum dilakukan guna memastikan keamanan dan kesopanan dalam masyarakat.

“Jadi karena itulah yang dilakukan bukanlah suatu bentuk represif jika represif gambarannya sangat jelas yang dilakukan oleh pemerintahan orde terakhir, ” katanya.

Dia mengklaim bahwa pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin merupakan pemimpin yang terus membangun dialog. Dia mengatakan, keduanya juga merupakan kepala negara yang mendengarkan aspirasi dari masyarakat serupa itu pula dengan partai berlogo kepala banteng moncong putih tersebut.

Sebelumnya, Indikator Kebijakan Indonesia dalam survei terbarunya menemukan bahwa sebanyak 47, 7 komisi responden menyatakan agak setuju bahwa warga makin takut menyatakan pertimbangan. Sebesar 21, 9 responden membuktikan bahwa warga sangat setuju bahkan takut mengemukakan pendapat.

Hasil survei Indikator serupa menangkap bahwa sebesar 20, 8 persen menyatakan sangat setuju jika warga makin sulit berdemonstrasi dan 53 persen responden menyatakan gamak setuju warga makin sulit berdemonstrasi.

Sementara cuma 19, 6 persen responden dengan menyatakan kurang setuju bahwa awak makin sulit turun ke pekerjaan. Kemudian hanya 1, 5 tip responden tidak setuju sama sekadar dengan pernyataan bahwa warga kian sulit berdemonstrasi.

Indikator juga menemukan bahwa mayoritas publik setuju bahwa aparat bahkan bertindak semena-mena terhadap masyarakat dengan berbeda pendapat. Sebanyak 37, 9 persen responden menyatakan agak setuju bahwa aparat makin semena-mena. Sementara 19, 8 persen menilai betul setuju aparat makin semena-mena terhadap warga yang berbeda pilhan politiknya dengan penguasa.