Food estate merupakan kegiatan terintegrasi yang dijalankan seluruh kementerian.

REPUBLIKA. CO. ID,   KUALA KAPUAS — Pemerintah melakukan survei untuk menginventarisasi ulang kegiatan yang dilaksanakan pada program pengembangan lahan pangan terintegrasi atau food estate di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng). “IP4T adalah survei Inventarisasi Penguasaan Pemilikan, Penerapan dan Pemanfaatan Tanah, yang mana lokasi food estate di kecamatan merupakan eks PLG dan perlu adanya inventarisasi ulang dalam kegiatan food estate tersebut, ” kata Pelaksana Perintah Sekda Kapuas Septedy di Ambang Kapuas, Rabu (11/11).

Menurut dia, untuk surat tanah yang dibuat oleh desa dan surat masukan tanah adat yang kemudian diterbitkan oleh Damang Kepala Adat, kebanyakan tidak ada titik koordinatnya, jadi sangat rentan terhadap munculnya permusuhan pertanahan atau terjadinya tumpang tindih kepemilikan tanah.

Untuk itu, logat dia, pihaknya melakukan sosialisasi IP4T terkait Pembuatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang, diharapkan camat dan kepala desa benar-benar mengikuti secara seksama serta memahaminya. Apabila lengkap, kata dia, dapat mengimplementasikan di lapangan guna meminimalisasi terjadinya duplikasi penguasaan lahan.

“Dalam pelaksanaan food estate, maka salah satu tindak lanjutnya adalah dengan dilaksanakannya kegiatan IP4T ini, terkait pembuatan peta tematik Pertanahan dan Ruang oleh pihak Kementerian ATR/BPN yang membutuhkan dukungan dan kerja sama dari pemerintah daerah, pemerintah desa atau kelurahan, termasuk Babinsa, Babinkamtibmas yang melakoni teritorial desa, RT, RW, tipu masyarakat untuk mendapatkan data dengan benar, ” katanya.

Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Febri Efendi mengatakan sosialisasi IP4T tersebut merupakan kegiatan sosialisasi yang kedua dilaksanakan di delapan kecamatan, 52 desa dengan luas 68 ribu hektare.

Kegiatan ini dinilai istimewa dilaksanakan, karena  food estate   merupakan kegiatan terintegrasi yang dilaksanakan oleh segenap kementerian.   Oleh karena itu dalam hal penggunaan tanah, pihak BPN memiliki kepalang jawab untuk mengumpulkan data sebagai dasar informasi dalam rangka perencanaan kegiatan pembangunan pertanahan terhadap tanah tersebut.

“Kami berharap dengan didapatkannya keterangan mengenai subjek, objek dan hubungan hukum, sehingga tidak ada hak-hak atas tanah masyarakat yang dilanggar, ” papar Febri Efendi.

 

sumber: Jarang