Ketiadaan regulasi membuat koridor kerja perencana keuangan tidak jelas.

REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA — Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti mencita-citakan adanya regulasi yang jelas buat memberikan panduan maupun ruang lingkup kerja yang memadai bagi pekerjaan perencana keuangan. Dengan regulasi dengan jelas, perencana keuangan memiliki pedoman untuk kewenangan serta kode nilai.

“Belum adanya regulasi yang mengatur aktivitas perencana keuangan inilah, salah satunya, yang mendirikan koridor kerja mereka tidak sahih, ” kata Ira di Jakarta, Rabu (29/7).

Ira mengatakan regulasi itu perlu agar perencana keuangan mempunyai kewenangan dan kewajiban yang terang, ruang lingkup dan kode ideal serta pertanggungjawaban dan pengawasan menggunakan peran asosiasi. Menurut dia, maraknya kasus perencana keuangan tidak berizin belakangan ini tentu merusak kepercayaan terhadap perencana keuangan dan pasar keuangan.

Kasus tersebut juga didukung sebab literasi keuangan di Indonesia yang masih lemah, atau hanya terekam pada tingkat 38, 03 persen. Ini berarti hanya 38 karakter dari 100 orang paham lembaga keuangan.

Selain itu, tambah dia, peristiwa itu muncul karena perencana keuangan belum diatur oleh Otoritas Kebaikan Keuangan. Mereka hanya melalui cara sertifikasi oleh lembaga sertifikasi pekerjaan.

“Pada kasus yang ramai diperbincangkan, perencana keuangan ini juga berperan jadi manajer investasi. Padahal keduanya mempunyai fungsi yang berbeda, ” katanya.

Buat itu, ia merekomendasikan adanya penyediaan peraturan atau surat edaran OJK yang mengatur kewenangan dan kewajiban profesi perencana keuangan. Kemudian, patuh dia, OJK dapat melakukan co-regulation atau memberikan kewenangan asosiasi terkait proses rekomendasi maupun perizinan anggota yang ingin membuka jasa perencana keuangan.

“Koordinasi antara OJK dan gabungan tersebut dapat memudahkan dalam menyoroti dan mengkonsolidasi laporan konsumen ataupun pengguna jasa serta memitigasi risiko, ” kata Ira.

Terkait co-regulation, ketentuan ini dapat membantu masyarakat di dalam mengidentifikasi perencana keuangan yang mempunyai keahlian, sertifikasi maupun pengalaman sebati standar etika dan profesi.

“Asosiasi dan OJK dapat mencabut izin perencana keuangan serta mensosialisasikannya pada bangsa jika terbukti bertindak tidak cocok peraturan yang diatur, ” ujarnya.

Secara adanya syarat ini, maka uni dapat membuat daftar hitam, tervalidasi melalui pemanggilan atau investigasi, yang berisikan perusahaan atau individu yang pernah terlibat dengan kasus dengan para klien.  

Terakhir, menurut Pangsa, asosiasi dan OJK harus menyimpan akses pengaduan untuk pengguna bantuan agar laporan perencana keuangan dengan tidak berizin atau tidak pantas standar dan etika dapat ditindaklanjuti. Asosiasi yang telah diberikan kewenangan dan tanggung jawab dapat menerima laporan dari pengguna jasa, menginvestigasi, dan memberikan sanksi pada anggotanya yang terbukti tidak profesional.

“Di sisi lain, asosiasi dan pemerintah dapat memberikan perlindungan terhadap reputasi profesi itu jika yang bersangkutan sudah menyampaikan jasa sesuai dengan standar serta kode etik yang berlaku, ” katanya.

sumber: Antara