Patuh Bima Arya, fenomena Habib Rizieq itu harus disikapi hati-hati.

REPUBLIKA. CO. ID, BOGOR — Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto angkat bicara terkait ramainya isu ancaman pencopotan jabatan para-para kepala daerah yang melanggar aturan kesehatan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yang diteken Jenderal (Purn) Tito Karnavian.

Menurut Bima, pencopotan kepala daerah tidak mampu dilakukan begitu saja. “Jadi hamba liat itikadnya baik Pak Menteri, tetapi harus hati-hati. Tidak mampu semudah itu! ” kata Bima saat ditemui di Kantor Pemangku Kota Bogor, Kamis (19/11).

Dalam Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 yang berlandaskan Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), terdapat Perkara 78 yang bisa membuat seorang kepala daerah dicopot dari jabatannya. Bima mengatakan, harus ada mekanisme pembuktian untuk melakukan hal tersebut.

“Itu prosesnya pas panjang dan harus ada pengesahan. Kenapa ? Agar tidak ada politisasi. Jadi tak seperti di zaman dulu kepala daerah yang ditunjuk langsung mampu dicopot, sekarang nggak , ” ucap politikus PAN tersebut.

Artinya, Bima melihat kepala daerah bertugas untuk melindungi dan menjamin ketertiban seluruh warga. Namun, harus dibedakan masa dianggap melanggar protokol kesehatan tersebut. Alasannya kemudian tidak bisa disimpulkan begitu saja.

“Karena kalau kinerja kepala daerah itu diadilinya kala pemilu. Ketika itu kinerja dinilai, ada sanksi sosial kinerja. Akan tetapi kalau ada perbuatan kriminal, ada undang-undang yang dilanggar dan tersebut boleh diberhentikan. Nah itulah yang harus dibuktikan. Jadi tidak sejenis aja (dicopot). Tiba-tiba karena ada kelompok dibiarkan, diberhentikan, gak bisa, ” kata Bima.

Dalam situasi ini, menurut Bima, kunci penegakan protokol kesehatan adalah koordinasi & sinergi. Pasalnya, kepala daerah tetap tidak bisa bekerja sendiri. Pertama jika jumlah massa yang berkumpul di suatu tempat sangat mulia, melebihi jumlah petugas satuan perlindungan.

Dari sisi implementasi protokol kesehatan, dia menilai para-para kepala daerah sudah memiliki penyerasian yang baik. Hanya saja, situasinya berbeda karena dalam kejadian tersebut terdapat unsur politik.

“Ya ini membentuk fenomena Habib Rizieq ini ada politik di situ, sudah pasti. Bukan hanya sekadar protokol kesehatan, itu ada politik di situ. Nah inilah dengan membuatnya menjadi berbeda dan kita harus hati-hati sikapi itu, ” ujar Bima.